SUKABATAM.com – Polemik mengenai peluncuran buku berjudul “Jokowi’s White Paper” yang diinisiasi oleh Roy Suryo dan koleganya, telah menarik perhatian publik dan menimbulkan berbagai kontroversi. Rencana peluncuran yang awalnya sudah dijadwalkan di beberapa tempat, menghadapi kendala ketika Universitas Gadjah Mada (UGM) memutuskan buat membatalkan sewa gedung mereka sebagai loka peluncuran kitab tersebut. Keputusan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang lalu dijelaskan oleh pihak universitas.
UGM Batalkan Sewa Gedung
Dalih primer UGM membatalkan sewa gedung untuk peluncuran buku tersebut adalah karena ketidaksesuaian dengan kebijakan kampus dan konteks acara akademik yang biasanya diadakan di sana. Pihak UGM menegaskan bahwa mereka tidak mau terlibat dalam kegiatan yang berpotensi memicu kontroversi atau bersifat politis. Dalam sebuah pernyataan, pihak kampus menyebutkan, “Kami memutuskan buat membatalkan kesepakatan sewa gedung karena acara ini tak sejalan dengan misi dan visi akademik yang selama ini kami pegang.”
Selain menimbang unsur internal, UGM juga mempertimbangkan opini publik dan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh acara tersebut. Dalam hal ini, UGM ingin menjaga netralitas sebagai institusi pendidikan yang tak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Langkah ini diambil demi menjaga kepercayaan dan citra bagus universitas di mata mahasiswa dan masyarakat luas. Keputusan ini disambut dengan tanggapan yang beragam dari berbagai pihak, termasuk publik dan bahkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peluncuran kitab.
Kritik dan Sindiran Pitra Romadoni
Di sisi lain, Pitra Romadoni, seorang pengamat politik, melontarkan kritik tajam terhadap Roy Suryo dan timnya terkait cara mereka menangani peluncuran buku ini. Dalam sebuah wawancara, Romadoni menyinggung profesionalisme tim dalam mengelola acara akbar tersebut. “Harusnya dibayar lunas dulu,” ujarnya, merujuk pada dugaan kurangnya persiapan yang matang dari panitia peluncuran kitab. Menurut Romadoni, buat acara penting seperti ini, seharusnya seluruh aspek termasuk pendanaan dan pemilihan loka telah disiapkan dengan sahih sejak awal.
Reaksi dari publik pun majemuk, ada yang mendukung cara UGM dan Romadoni, namun ada pula yang merasa bahwa peluncuran buku yang berkonten kritis semestinya tak dihalangi. Bagi beberapa pihak, tindakan UGM dianggap membatasi kebebasan akademik dan kebebasan berkata. Di lain pihak, penyelenggara acara dan penulis buku berpendapat bahwa kitab tersebut merupakan hasil penelitian yang patut dipublikasikan buat konsumsi publik. Namun, hingga waktu ini belum eksis tanggapan resmi dari pihak Roy Suryo mengenai kritik yang dilontarkan oleh Romadoni atau pembatalan sewa gedung oleh UGM.
Koordinasi lebih terus rencananya akan dilakukan oleh pihak penyelenggara guna mencari lokasi alternatif untuk peluncuran buku. Meskipun telah menghadapi batu sandungan, tim Roy Suryo dan koleganya tampaknya tidak akan menyerah buat memperkenalkan hasil karya mereka ke publik. Acara peluncuran ini, bagaimanapun juga, diharapkan dapat berlangsung dengan damai dan sinkron dengan peraturan yang berlaku.
Perdebatan mengenai peluncuran kitab ini menunjukkan betapa isu politik bisa berdampak signifikan pada agenda-agenda akademik dan publik. Terlepas dari hasil akhirnya, kejadian ini mengingatkan seluruh pihak akan pentingnya menjaga netralitas dalam internasional pendidikan dan lanjut mempromosikan kebebasan akademik yang sehat. Di masa mendatang, diharapkan semua pihak dapat lebih berhati-hati dalam merencanakan dan mengimplementasikan acara yang berpotensi menimbulkan kontroversi.
