SUKABATAM.com – Konflik internal di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kembali mencuat ke permukaan. Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Musyawarah Daerah (Musda) IV KNPI yang digelar di Batam pada Sabtu (12/7/2025) mendapat kecaman dari Dewan Pengurus Wilayah (DPD) KNPI Kabupaten Lingga. Dalam rapat tersebut, berbagai pandangan kritis muncul mengenai keabsahan dan legitimasi acara, yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi. Ketua DPD KNPI Lingga, Fikrizal, dengan tegas menyuarakan sikap sah organisasi terhadap musda yang disebutnya sebagai “ulang tahun tanpa undangan dan tanpa akta lahir.” Sikap ini lebih terus menyoroti penolakan terhadap musda yang tak melibatkan DPD KNPI yang resmi dari tiap kabupaten/kota di Kepri.
Kritik dan Keabsahan Musda IV KNPI Kepri
Fikrizal menyampaikan bahwa Musda IV KNPI Kepri yang diadakan di Batam cuma merupakan acara seremonial yang lepas dari keabsahan struktural organisasi. Ia menekankan bahwa musda yang digelar tidak terhubung dengan kepengurusan KNPI yang mempunyai legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Menurut Fikrizal, ini bukan hanya masalah prosedural, melainkan juga masalah representasi pemuda Kepri yang seharusnya diwakili dengan pemimpin yang terlegitimasi.
“KNPI itu organisasi, bukan warung franchise yang bisa dibuka siapa saja asal milik spanduk,” tegas Fikrizal dalam kritiknya. Ini mengisyaratkan bahaya dari menatap organisasi kepemudaan sebagai entitas yang bisa dipermainkan menjadi sekedar mimbar politik. Fikrizal mengaitkan keadaan ini dengan dorongan beberapa pihak buat mendapatkan atensi publik dan kekuasaan tanpa memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dan pembangunan daerah.
Panggilan untuk Konsolidasi dan Kontribusi Konkret
Terkait dengan sikap formal DPD KNPI Lingga, eksis tiga poin primer yang dikemukakan. Pertama, penolakan langsung terhadap keabsahan Musda IV KNPI di Batam. Kedua, penekanan pada pentingnya legalitas dari Kemenkumham RI dalam kepengurusan KNPI yang bertanggung jawab dan diakui secara nasional. Ketiga, ajakan agar semua pemuda di Kepri tak tergiring dalam acara-acara seremonial yang cuma pencitraan dan melemahkan kontribusi kolektif buat kemajuan organisasi.
Fikrizal sangat menekankan bahwa fokus dari gerakan pemuda harus pada kontribusi konkret dan inovasi demi masa depan yang lebih bagus. “Jangan sebab mau masuk TV atau dapat panggung, kita rela jadi pion dalam catur manusia lain. Ini soal masa depan gerakan pemuda, bukan soal kepentingan sesaat,” katanya. Pengingat ini membawa pesan krusial bahwa kepemimpinan pemuda seharusnya tentang pelayanan dan ide besar, bukan semata-mata tujuan pribadi.
Sebagai penutup, Fikrizal meneguhkan komitmen untuk tetap berada di jalur legalitas dan loyalitas terhadap organisasi KNPI yang sah. Ia menegaskan kembali bahwa KNPI harus menjadi loka perjuangan dan konsolidasi untuk ide-ide besar demi pembangunan bangsa, bukan sekedar kendaraan politik. Dengan penjelasan ini, DPD KNPI Lingga menunjukkan ketegasan dalam mempertahankan integritas dan kredibilitas organisasi, menolak hasil musda di Batam, dan berkomitmen untuk kepengurusan yang diakui secara hukum. ***
