SUKABATAM.com – Di Kota Bekasi, tepatnya di SDN Jaticempaka I yang berlokasi di Kecamatan Pondokgede, muncul dugaan praktik pemotongan dana sertifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap para guru penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dugaan ini memicu perhatian publik karena menyangkut hak-hak finansial dari tenaga pendidik yang semestinya diterima secara utuh. Pada kasus ini, 15 guru di sekolah tersebut disebut mengalami pemotongan dana dari Rp300 ribu hingga Rp350 ribu setiap kali pencairan. Informasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa penerima potongan ini termasuk pihak-pihak terlibat yang bertugas di berbagai level pengawasan dan pengelolaan sekolah.
Praktik Pemotongan Dana yang Sistematis
Sumber internal mengungkapkan bahwa skema pemotongan dana sertifikasi ini melibatkan sejumlah pihak dengan besaran nominal yang berbeda. Pengawas sekolah, Unit Pelaksana Pendidikan (UPP), dan konsumsi internal guru masing-masing menerima Rp50 ribu. Fana Kepala Seksi Guru dan Tenaga Kependidikan (Kasi GTK) Dinas Pendidikan Kota Bekasi menerima kekal sebesar Rp100 ribu, dan operator SDN Jaticempaka I menerima porsi terbesar, yaitu Rp150 ribu. Jika dirata-ratakan, operator sekolah memperoleh keuntungan sekitar Rp2,25 juta dari total 15 guru penerima TPG, yang menjadikannya pihak yang paling diuntungkan dalam praktik ini.
Diduga, kejahatan ini dijalankan oleh seorang guru berinisial L yang bertindak sebagai penyokong perolehan dana potongan tersebut. Menurut sejumlah informasi yang beredar, praktik ini telah terjadi selama bertahun-tahun dan dilaksanakan setiap triwulan. Tetapi waktu diminta konfirmasi terkait tuduhan ini, baik guru L maupun operator sekolah Chaerunnisa tak ingin memberikan keterangan dan malah balik bertanya mengenai sumber informasi tersebut. Sikap tutup mulut dari para terduga pelaku semakin memperkuat opini masyarakat tentang adanya praktik korupsi yang terstruktur dan kurangnya pengawasan yang efektif.
Dampak Luas dari Pemotongan Biaya Sertifikasi Guru
Lebih dari 7.000 guru di Kota Bekasi telah menerima pencairan biaya sertifikasi buat triwulan kedua pada bulan Juli 2025. Bila praktik pemotongan ini terjadi secara meluas, jumlah dana yang bisa diselewengkan oleh oknum dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya. Tunjangan Profesi Guru tahun 2025 dirancang buat memberikan dukungan finansial kepada para guru sebagai penghargaan atas profesionalisme dan sertifikasi kompetensinya. Nominalnya berbeda-beda: guru PNS menerima setara dengan gaji pokok sinkron golongan antara Rp2,7 juta hingga Rp6,3 juta, guru PPPK berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2024 mendapatkan antara Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta, sedangkan guru honorer (non-ASN) yang telah menjalani Pendidikan Profesi Guru (PPG) mendapatkan TPG sebesar Rp2 juta per bulan.
Kondisi seperti ini semestinya tidak terjadi karena biaya TPG merupakan hak dari para guru yang tidak boleh dipotong oleh pihak mana pun. Adanya isu mengenai pemotongan dana ini menunjukkan bahwa perlu adanya tindakan serius dari pihak terkait untuk memastikan bahwa seluruh guru menerima hak mereka secara penuh. Supervisi yang lebih ketat dan transparan dalam pengelolaan biaya di institusi pendidikan sangat penting agar para guru dapat bekerja dan mengajar dengan diam tanpa rasa was-was mengenai hak keuangan mereka yang terganggu.
Alangkah baiknya bila dinas pendidikan setempat berbarengan instansi yang berwenang segera melakukan investigasi guna mendalami lebih terus mengenai dugaan pemotongan dana ini. Pelibatan pihak berwenang dalam penyelidikan mampu memperkuat kepercayaan publik serta memastikan bahwa praktik semacam ini tak berulang di masa yang akan datang. Dukungan penuh kepada para guru harus diperkuat, bukan cuma dalam hal teknis pendidikan namun juga dari sisi hak-hak finansial mereka agar profesionalisme dan motivasi kerja tenaga pendidik masih terjaga demi pendidikan yang lebih bagus.
