Sertifikasi Guru Dipertanyakan
SUKABATAM.com - Menggemparkan, dugaan adanya pemotongan dana tunjangan sertifikasi guru mencuat di SDN Jaticempaka I, Kota Bekasi. Diberitakan, sebanyak 15 guru yang seharusnya menerima tunjangan sertifikasi triwulan kedua tahun 2025 didapati mengalami pemotongan sebesar Rp300 ribu hingga Rp350 ribu per individu. Tunjangan semacam ini semestinya menjadi hak penuh para guru yang telah memenuhi syarat sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam dunia pendidikan.
Informasi yang beredar mengungkapkan bahwa dana yang dipotong didistribusikan kepada beberapa pihak. Daftar alokasi mencakup Rp50.000 untuk Pengawas Sekolah, Rp50.000 untuk UPP, Rp50.000 buat konsumsi internal, Rp100.000 buat Kasi GTK Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dan Rp150.000 untuk Operator Sekolah. Dari total 15 guru penerima, potensi penghasilan sang operator sekolah bisa mencapai Rp2.250.000 tiap kali pencairan, menjadikannya penerima terbesar dari skema dugaan potongan tersebut.
Praktik Rutin dan Tanggapan Terhadap Dugaan Pemotongan
Diduga, skema pemotongan ini telah menjadi praktik rutin setiap kali cairnya tunjangan sertifikasi. Walau demikian, hingga kini belum eksis kejelasan ataupun klarifikasi formal dari pihak terkait mengenai isu ini. Konfirmasi kepada salah satu guru berinisial L yang dikabarkan menjadi mediator pemungutan, tidak membuahkan hasil. Demikian pula, Chaerunnisa selaku operator sekolah, memilih buat mempertanyakan balik sumber informasi yang didapat oleh wartawan.
Keengganan mereka untuk berkomentar menimbulkan spekulasi bahwa praktek ini bisa jadi bukan cuma terjadi di satu sekolah saja, melainkan melibatkan wilayah yang lebih luas di Kota Bekasi. Apabila betul, hal ini menunjukkan masalah yang lebih sistematis dan membutuhkan investigasi mendalam. Pasalnya, potensi besar penerimaan dari pemotongan tunjangan ini bukan jumlah kecil dan dapat merugikan hak-hak guru dalam menerima tunjangan yang menjadi hak mereka sepenuhnya.
Di sisi lain, besaran tunjangan sertifikasi 2025 untuk para guru begitu bervariasi. Buat Guru PNS, tunjangan setara gaji pokok dengan nominal mulai dari Rp2,7 juta hingga Rp6,3 juta tergantung golongan dan masa kerja. Guru PPPK, berdasarkan Perpres No. 11 Tahun 2024, mendapatkan tunjangan antara Rp1,9 juta hingga Rp7,3 juta. Sementara Guru Honorer Non-ASN mampu mendapatkan TPG sebesar Rp2 juta per bulan apabila telah menyelesaikan PPG. Lebih dari 7.000 guru di Kota Bekasi telah mendapat pembayaran TPG triwulan kedua pada bulan Juli 2025. Kalau dugaan pemotongan ini sahih, potensi akumulasi jumlah dana yang masuk ke oknum terlibat mampu mencapai nomor yang tak mini.
Mendengar kabar ini, publik mulai mendesak agar pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Hingga kini, belum eksis pernyataan formal dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait masalah ini, meskipun tekanan agar diadakan penyelidikan untuk menelusuri dan menyelesaikan dugaan pelanggaran ini lanjut meningkat. Para guru dan pemerhati pendidikan berharap masalah ini ditangani secara tuntas agar integritas dan hak para pengajar terjaga, serta mendorong profesionalisme dan transparansi dalam tata kelola tunjangan di masa depan.
